Ahli Pertama Penata Perizinan

Uraian Kegiatan Penata Perizinan Ahli Pertama (Sesuai Pasal 8 Permen PANRB 22 Tahun 2022):

1. menyusun prosedur instruksi kerja pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
2. menyusun skema pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dinamis berbasis wilayah pengguna layanan;
3. menyusun skema pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan berbasis urusan/sektor;
4. menyusun laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
5. melakukan kesesuaian data kelayakan survei lapangan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
6. menyusun prosedur sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
7. menyusun bisnis proses pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
8. menyusun rencana kerja sama antar penyelenggara layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
9. menyusun maklumat pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
10. menyusun konsep prosedur penyederhanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
11. mengidentifikasi kebutuhan alat peraga penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
12. menyusun konsep masukan teknis biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. mengidentifikasi konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan pada media informasi publik;
14. melakukan layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
15. merumuskan tatacara partisipasi masyarakat dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
16. memetakan permasalahan partisipasi terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
17. menyusun rencana penyuluhan masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
18. menyusun laporan mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
19. menyusun tanggapan atas pengaduan masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
20. mengidentifikasi jenis sanksi pelanggaran dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
21. menyusun rekomendasi rentang waktu penyelesaian produk layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
22. menyusun laporan hasil pemetaan pelanggaran pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
23. mengidenfikasi data Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
24. menyusun dokumen Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
25. mengidentifikasi hasil pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
26. merumuskan program kerja pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
27. merumuskan konsep laporan hasil pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
28. merumuskan instruksi pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
29. menyusun peta data pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
30. mengklasifikasi dokumen Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi serta standar;
31. melakukan pendampingan hasil pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
32. merumuskan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
33. menyusun peta data pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
34. merumuskan rekomendasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
35. mengidentifikasi kualifikasi data pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
36. menyusun laporan berkala pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi.